Tujuh Modus Pencucian Uang di Daerah

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menangkap sedikitnya ada tujuh modus yang kerap digunakan oleh pegawai negeri sipil dan pejabat di daerah dalam mencuci uang yang mereka peroleh dari jalan yang ilegal. Ini ditegaskan karena perkembangan manipulasi uang rakyat akan semakin mengkhawatirkan karena dana yang ditransfer dari pusat ke daerah terus meningkat.
Kepala PPATK Yunus Husein mengungkapkan hal tersebut saat berbicara dalam Seminar Keuangan Daerah dan Tata Keuangan Pemerintah Daerah di Jakarta, Senin (25/8) yang diselenggarakan oleh Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (MPKP -FEUI).
Menurut Yunus, modus pertama adalah memindahkan dana APBD ke rekening pribadi pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah lama dibuka. Kemudian dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi seperti renovasi rumah atau pengeluaran lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dana APBD tersebut sudah bercampur dengan dana pribadi PNS tersebut.
“Ini jelas dipertanggungjawabkan. Namun, PNS yang seperti ini tergolong berani, karena tindakan seperti ini mudah dilacak,” ujarnya.
Modus kedua, pemindahan dana APBD dari beberapa rekening milik pemerintah kabupaten yang kemudian ditempatkan atau diinvestasikan ke dalam bentuk surat-surat berharga pada perusahaan reksadana dan sejenisnya. Mereka membeli produk reksadana melalui unit-unit link, kemudian sebagian dananya dikembalikan.
Ketiga, pemindahan dana APBD ke rekening pribadi PNS atau pegawai tidak tetap melalui beberapa kali pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kemudian seluruh dana APBD yang sudah dipindahkan ke rekening pribadi ditransfer lagi melalui setoran pemindahbukuan ke adik atau keluarga dari PNS tersebut. Lalu, atas dana tersebut dilakukan transaksi penarikan secara sekaligus.
Keempat, pemindahan dana APBD ke rekening pribadi PNS yang menjabat sebagai Bendahara atau Pemegang Kas Sekretariat Daerah melalui penarikan cek dan disimpan dalam rekening pribadi. Kemudian, dia mentransfer bagian dari dana tersebut ke rekening PNS lain yang saling berkaitan dan sebagian sisa dari dana tersebut ada yang dibawa secara tunai.
Kelima, adanya pembayaran dengan menggunakan dana APBD atas proyek dari instansi pemerintah daerah (pemda) ke perusahaan rekanan melalui transfer via RTGS ( Real Time Gross Settlement) dan beberapa hari kemudian, salah seorang PNS dari instansi pemda tersebut mencairkan uang melalui penarikan cek. Selanjutnya sejumlah uang tersebut didistribusikan melalui setoran tunai . Selain itu, dia juga mentransfer ke rekening pribadi atas nama beberapa orang, salah satunya adalah PNS yang menjabat sebagai kepala pada instansi tersebut.
Keenam, penyelewengan dana APBD dengan mencairkannya tidak sesuai prosedur dan kemudian dana tersebut digunakan sebagai modal dasar untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). “Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan uang haram,” ujar Yunus.
Ketujuh, modus dengan memecah dana deposito atas nama pemerintah kota kemudian disimpan menjadi beberapa deposito atas nama pribadi PNS atau pejabat terkait. Kemudian dalam bulan yang sama, dana tersebut ditempatkan kembali dalam bentuk deposito atas nama anak atau keluarga PNS atau pejabat terkait.
“Itu tujuh modus, namun kami masih mencatat ada modus lain, antara lain pejabat yang mengaku menerima honor dari berbagai bank sebagai pembicara dalam jumlah banyak. Atau menjadi anggota di banyak sekali tim, namun honornya bisa Rp1 miliar setahun. Bisa juga dengan modus PNS yang membuka rekening atas nama pemda, namun yang disimpan sebenarnya adalah duit pribadi,” ujar Yunus. (kompas.com)

Lima Dampak Tsunami Jepang bagi Ekonomi Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN) Suryo Bambang Sulisto mengatakan, tsunami Jepang setidaknya berdampak pada lima aspek terkait hubungan perekonomian antara Indonesia dan Jepang. "Kami mengetahui paling tidak ada lima aspek yang terkena dampak," kata Suryo yang juga akrab dipanggil SBS dalam jumpa pers terkait Rapimnas Kadin 2011 di Jakarta, Selasa (15/3).

Ia mengatakan, lima aspek tersebut antara lain Jepang sebagai kreditor terbesar untuk Indonesia, Jepang sebagai mitra dagang yang signifikan bagi Indonesia, dan Jepang sebagai investor terbesar nomor dua untuk penanaman modal asing secara langsung di Indonesia. Aspek lainnya adalah Jepang sebagai pemasok turis atau wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, dan Jepang sebagai negara pemberi bantuan untuk berbagai proyek pembangunan di Indonesia.

Untuk itu, lanjutnya, Indonesia perlu menyiapkan sejumlah langkah antisipatif terkait dampak tersebut. "Kita harus bersiap-siap dan antisipatif terhadap kemungkinan yang bisa berdampak pada ekonomi kita," kata SBS.

Namun, Ketua Umum Kadin Indonesia juga menyatakan lega setelah mendengar pernyataan dari Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa bahwa pihak Jepang telah menyatakan komitmennya untuk tetap melaksanakan investasinya di Indonesia. Menurut dia, Jepang merupakan bangsa yang paling siap dalam menghadapi bencana alam seperti tsunami sehingga perekonomian di negara tersebut diyakini akan bangkit dalam jangka waktu yang tidak lama.

Kadin sendiri juga berencana menemui Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian pada pekan mendatang untuk membahas bantuan di bidang perekonomian yang bisa dilakukan untuk membantu pemulihan Jepang. Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa memastikan komitmen investasi Jepang ke Indonesia tidak akan terganggu terkait gempa bumi dan akan tetap berjalan sesuai komitmen yang telah disepakati antarnegara. "Seluruh program yang sudah menjadi komitmen dengan Jepang tetap jalan," kata Hatta di Jakarta, Senin (14/3).

Menko Perekonomian memastikan tidak ada penundaan dan berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang terkait dengan bantuan Jepang berlangsung sesuai rencana. Ia menjelaskan, pertemuannya dengan wakil menteri ekonomi Jepang membicarakan bahwa 'kickoff' program prioritas wilayah metropolitan (Metropolitan Priority Area/MPA) senilai 20 miliar dolar AS akan tetap berjalan pada 17 Maret 2011.

Dampak Tsunami Jepang Telah Sampai Taiwan, Tak mengakibatkan Dampak Berarti

REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI - Syukurlah, tak seperti tsunami yang menghantam jepang, dampak susulan tsunami di Taiwan tak menimbulkan dampak berarti. Otoritas Taiwan menyatakan, tsunami minor akibat gempa 8,9 SR di Jepang tak menimbulkan kerusakan.

"Tinggi gelombang hanya naik 10 cm di timur dan timur laut Taiwan," Biro Cuaca Taiwan mengumumkan.

Biro ini tadinya memprediksi tsunami akan besar, mengingat jarak negara itu dengan Jepang lumayan dekat. Namun setelah  Pacific Tsunami Warning Center di Hawaii mencabut peringatan, mereka segera lega karena artinya tsunami yang melanda tak akan begitu besar.

Hari itu, sekolah dan kantor-kantor segera dikosongkan. Mereka juga mengimbau nelayan untuk segera menyandarkan perahunya, mendarat, dan menyelamatkan diri.

"Pencegahan atas dampak bencana lebih penting ketimbang penanganan pascabencana," ujarnya.

Kementerian Luar negeri Taiwan segera mengeluarkan travel warning ke empat kota utama Jepang.